Top Guidelines Of redaksi sorot perkara

Top Guidelines Of redaksi sorot perkara

Blog Article

Nilai-nilai dasar “BerAKHLAK” menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan institusi.

terhadap tidak bolehnya melakukan pembakaran lahan di areal kelapan sawit miliknya sehingga tidaklah logis bila PT Kumai Sentosa dituntut melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri.

Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, MAgr menerangkan bahwa Ahli telah melakukan verifikasi ke lapangan secara langsung, mengambil sampel barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium sehingga didapatkan hasil kesimpulan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa dan kebakaran tersebut bukan karena faktor alam karena menurut Ahli kebakaran dari faktor alam hanya bisa terjadi karena sebab lava gunung berapi, sedangkan pada lokasi lahan Tergugat yang terbakar tidak terdapat gunung berapi, sehingga Ahli memastikan kebakaran tersebut oleh perbuatan manusia.

Pernyataan saksi ahli forensik dari universitas Airlangga mengatakan bahwa setelah dua hari jenazah dimakamkan saksi ahli dengan tim forensik melakukan pembongkaran makam ,dan melakukan penyayatan ketubuh almarhum didapat memar diatas ulu hati,luka dileher,bibir sobek.

“Terkait hal ini, saya mengharapkan setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Responsif berarti kita harus cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi.

Sidang ditunda dua pekan kedepan dengan agenda mendengarkan keterangan dua saksi a de cost dari penasehat hukum ( red ).

Ketiga RW tersebut juga membayar RP 32 juta for every bulan ke pihak bendahara keamanan. Lalu ketiga RW tersebut sepakat untuk menaikkan iuran keamanan menjadi Rp 35 juta per bulan.

Bahwa perihal kerusakan lingkungan akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga dipertegas lagi oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis Msi yang menerangkan bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan sample dan sample tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan analisis kerusakan tanah dan lingkungan hidup, sehingga didapatkan simpulan pada pokoknya tanah rusak karena pH tanah meningkat, kadar air tanah menurun, bobot isi (bulk density) tanah meningkat dan porositas tanah menurun akibat terbakar.

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp35 juta, ke empat RW yang ada di dekat bangunan.

Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan dan akuntabel merupakan keprofesionalan kita dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan kita dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” terangnya.

PENAFIAN : Dewan Bahasa dan Pustaka tidak akan bertanggungjawab bagi find here sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman ini.

yang dianut oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Roni menegaskan, kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsensi perusahaan dipandang sebagai kewajiban perusahaan, apalagi kebakaran itu juga masuk ke areal konsesi perusahaan.

Dengan berjalannya penyidikan tersebut pihak KPK juga diketahui telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, namun siapa saja para tersangka tersebut beserta konstruksi perkaranya baru akan diumumkan setelah penyidikan rampung.

Bahwa meskipun telah terjadi kebakaran lahan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa merasa sudah berupaya untuk melakukan pemadaman, namun ternyata upaya pemadaman yang dilakukan Terdakwa tidak maksimal sehingga tidak mampu mengendalikan api ataupun mencegah terjadinya kebakaran lagi di lahan Terdakwa. Hal tersebut nampak dari bukti ilmiah (scientific evidence) berupa hasil analisa pergerakan scorching place yang terus bergerak dari hari ke hari yang menunjukkan lanjutan scorching location dari hari sebelumnya ataupun munculnya scorching location baru di petak lain, diperkuat dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir.

Majelis hakim mengatakan Budi Tjahjono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang.